- Pada masa Demokrasi Liberal keadaan pemerintah tidak stabil disebabkan sering terjadinya pergantian kabinet, keinginan pergantian ideologi, dan Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia.
- Konstituante hasil pemilu 1955 tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan partai politik yang mementingkan diri sendiri dan persaingan politik yang tidak sehat.
- Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah pengembalian dan mempertahankan Irian Barat.
- Sisrem multi partai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistem demokrasi Liberal.
- Urutan partai pemenang Pemilu 1955 untuk DPR adalah PNI, Masyumi, NU, PKI.
- Pembatalan segala keputusan KMB terjadi pada masa kerja kabinet Ali Sastroamijoyo II.
- Dalam sistem ekonomi Ali-Baba, sosok Baba diidentikkan dengan para pengusaha khususnya etnik Tiongkok.
- Setelah dinasionalisasi, De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia
- Menteri Perdagangan yang berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera tumbuh kelas pengusaha adalah Dr. Sumitro Joyohadikusumo.
- Nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan dalam upaya menaikkan pandapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis.
- Pemilihan Umum 1955 untuk Konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
- Kabinet pertama hasil pemilihan umum yang merupakan kabinet koalisi tiga partai besar yaitu, PNI, Masyumi, dan NU adalah kabinet Ali Sastroamijoyo II.
- Orang Indonesia yang pertama kali diangkat menjadi presiden De Javasche Bank adalah Syafrudin Prawiranegara.
- Salah satu upaya pemerintah RI mengisi kas negara di awal kemerdekaan adalah pinjaman nasional.
- Pembangunan ekonomi baru berdasarkan gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional dan menciptakan kelas pengusaha pribumi.
- Jelaskan sebab jatuhnya Kabinet Natsir!
- Perundingan pengembalian Irian Barat dari Belanda ke Indonesia mengalami jalan buntu, dan adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.
- Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan para pengusaha pribumi. Program ini memberikan perlindungan khusus untuk pengusaha pribumi dibidang perekonomian dengan memberikan insentif kepada pengusaha pribumi.
- Pembatalan hasil KMB, menyelesaikan masalah Irian Barat, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan meneruskan kerja sama negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan KAA di Bandung 1955.
- PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
pada masa demokrasi liberal !
- Politik: Karena sering terjadi pergantian kabinet dan perdana menteri
- Ekonomi: adanya krisis moneter dan mengandalkan satu ekspor yaitu hasil bumi
- Sosial: masyarakat tidak percaya partai politik dan terjadi kesenjangan sosial
- Keamanan: banyaknya pemberontakan
- PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSII, Partindo, Parkindo, dan Partai Katolik.
- 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka tapi tidak diakui
- 14-29 Desember 1949 dilaksanakan KMB di Denhaag
- Belanda mengakui RIS
- 17 Agustus 1950 UUDS
- Berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
- Untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dan menciptakan kelas pengusaha pribumi.
- Untuk memajukan pengusaha pribumi
- Memajukan ekonomi Indonesia
- Adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat. Merle Cohran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act.
- Melaksanakan pemilihan umum. pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia, dan melaksanakan kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas aktif.
- Majelis tinggi sebagai lembaga perwakilan rakyat pada masa Demokrasi Liberal sebagaimana diatur dalam UUDS 1950.
- Karena anggota DPR dan Konstituante hasil pemilu I ternyata tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan lebih cenderung mementingkan kepentingan kelompok/partainya sehingga stabilitas politik menjadi terganggu\
- Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, yaitu pertanian dan perkebunan
- Defisit yang harus ditanggung pemerintah 5,1 M
- Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang Belanda
- Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik serta belum memiliki tenaga ahli dan dana memadai.
- Situasi keamanan di dalam negeri tidak menguntungkan karena banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar