Soal & Jawaban PPKN kelas XII

1. Berikut yang termasuk pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia adalah Universal Declaration of Human Rights
2. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, merupakan bunyi dari UUD 1945 Pasal 28A
3. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pernyataan tersebut merupakan ciri HAM tidak dapat dibagi 
4. Pada tanggal 4 Juli 1776 lahir piagam HAM dengan nama Declaration of Independence
5. Hak asasi yang dimiliki manusia tidak tergantung pada pengakuan pihak lain karena melekat pada setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan
6. Berikut yang termasuk hak asasi pribadi adalah memeluk agama
7. Hak beragama dan beribadah tercantum dalam Pancasila Sila Kesatu
8. Mengadakan kontrak atau perjanjian, termasuk dalam hak asasi dalam bidang ekonomi
9. Berikut yang termasuk pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida 
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang pengadilan HAM
11. Sistem politik yang diskriminatif terhadap manusia atas dasar pembedaan ras, agama, dan suku bangsa, disebut kejahatan apartheid
12. Anggota BPK dipertimbangkan oleh DPD
13. Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006
14. Lembaga yang berfungsi mengawasi perilaku hakim adalah KY
15. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 tahun
16. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial menurut UUD 1945 adalah menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim 
17. Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009
18. Tugas lembaga Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 adalah menguji UU terhadap UUD
19. Lembaga negara yang berwenang memberikan putusan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar UU adalah Mahkamah Konstitusi 
20. Lembaga negara mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif adalah MK
21. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung
22. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
23. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 pada Bab IX
24. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral
25. HAM di Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999
26. Berikut yang masuk dalam kategori kejahatan genosida adalah melenyapkan etnis tertentu 
27. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengakuan HAM di Indonesia, salah satu faktor yang dimaksud adalah status sosial yang beragam
28. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah tidak main hakim sendiri
29. Wewenang memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran peraturan ada pada kekuasaan kehakiman 
30. Bertugas memeriksa dan memutuskan segala perkara dalam tingkat pertama, baik perkara perdata maupun perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Pengertian dari pengadilan pengadilan negeri 
31. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, teridiri atas Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Ad Hoc, dimana Hakim Ad Hoc diangkat oleh Presiden
32. Komnas HAM sebagai lembaga independen yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh pemerintahan Indonesia sejak tahun 1993 dengan alasan agar masalah HAM di Indonesia tetap tegak
33. Jumlah hakim Mahkamah Konstitusi adalah 9 hakim
34. Lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan
35. Lembaga yang berwenang mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi adalah MA
36. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, termasuk dalam hak asasi pribadi
37. Pelaksanaan HAM tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila
38. Declaration of Independence ditetapkan pada tanggal 4 Juli 1776
39. Jika pengadilan HAM ini tidak sanggup menyelesaikan menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, dapat dilimpahkan ke pengadilan HAM ad hoc
40. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia dan bersifat universal
41. Menjunjung tinggi nilai hak asasi diakui seluruh masyarakat dengan tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan 
42. Pengakuan bangsa Indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun 1945
43. Hak-hak manusia yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa disebut hak asasi 
44. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR
45. Dalam UUD 1945, jaminan hak asasi manusia tentang pendidikan di Indonesia tertuang pada Pasal 31 UUD 1945
46. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh MA, MK, dan KY
47. Salah satu lembaga negara yang muncul setelah adanya Amandemen UUD 1945 adalah Komisi Yudisial (KY)
48. Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945
49. Undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2009
50. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan undang-undang mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
51. Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis
52. Hubungan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif
53. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut urusan pemerintahan absolut
54. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintah konkuren
55. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah disebut pemerintahan daerah
56. DPRD bersama kepala daerah bekerja sama membentuk peraturan daerah
57. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu badan legislatif daerah
58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan peraturan daerah
59. Hak-hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UUD 1945 merupakan hak dalam pertahanan
60. Ketidakadilan dalam penegakan hukum merupakan wujud penyimpangan terhadap UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)
61. Berikut yang termasuk pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari adalah membatasi orang lain beribadah
62. Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945
63. Berikut yang merupakan hak pribadi, yaitu menyampaikan pendapat 
64. Masyarakat yang baik akan melaksanakan kewajiban hukum dan menghargai serta menegakkan hak karena memiliki kesadaran dan bukan karena keterpaksaan 
65. Berikut yang termasuk kewajiban siswa dalam lingkungan sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah 
66. Hak yang sekaligus menjadi kewajiban warga negara menurut UUD 1945 Amandemen terdapat pada Pasal 30 Ayat (1)
67. Hak atas kemerdekaan dari segala bentuk penindasan terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama
68. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 merupakan jaminan warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan 
69. Contoh perilaku yang menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban 
70. Pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah setiap warga negara
71. Agar pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah maka para pelanggar hak itu sebaiknya diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku
72. Mengadakan kontrak atau perjanjian, termasuk dalam hak asasi ekonomi
73. Secara monumental hak asasi manusia di Inggris mulai diperjuangkan sejak lahirnya Magna Charta
74. Hak asasi manusia sedunia telah diakui secara resmi oleh PBB sejak 10 Desember 1948
75. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan saja, merupakan isi dari Bill of Right
76. Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum, dan 1 anggota masyarakat
77. Lembaga yang berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi menurut UUD 1945 adalah MA
78. Keuangan negara diatur dalam UU No.17 Tahun 2003
79. Asas yang mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, disebut asas kesatuan
80. Pengusulan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial
81. Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai dari APBD
82. Pemerintah daerah yang dibentuk di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 18 Ayat (3)
83. Presiden juga mempunyai wewenang dalam bidang legislatif yaitu dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat (2)
84. Berikut merupakan dasar hukum pelaksanaan pemerintahan daerah adalah  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
85. Berikut yang merupakan lembaga pemerintahan dalam arti sempit adalah esksekutif
86. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu disebut tugas pembantuan
87. Penyelenggaraan negara harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas proporsionalitas
88. Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah antara lain menyangkut pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan
89. Pemerintah daerah terdiri atas gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah
90. Hubungan struktural antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah antara lain menyangkut sistem penyelenggaraan pemerintahan